Saat ini dunia ekonomi Indonesia terusik dan mulai terguncang dengan adanya wacana Redominasi Rupiah. Bahkan sebagian masyarakat yang belum paham redominasi mulai waswas karena trauma ekonomi saat sanering puluhan tahun yang lalu di Indonesia masih membekas. BI akan mulai melakukan sosialisasi redenominasi hingga 2012 dan dilanjutkan dengan masa transisi. Pada masa transisi digunakan dua rupiah, yakni memakai istilah rupiah lama dan rupiah hasil redenominasi yang disebut rupiah baru. Redenominasi diharapkan bisa tuntas pada tahun 2022. Namun, ternyata semakin terungkap bahwa hal itu masih wacana. Tetapi seharusnya bila hal tersebut dilaksanakan tidak ada yang harus dikawatirkan.
kemungkinan dilakukan redenominasi rupiah. Redenominasi adalah pengurangan nilai pecahan mata uang tanpa mengurangi nilainya. Bentuk redenominasi rupiah yang tengah digagas BI adalah menghilangkan tiga angka nol terakhir. Jadi pecahan Rp1.000 akan menjadi Rp1. BI telah melakukan studi banding ke negara-negara yang telah melakukan redenominasi nilai mata uangnya serta Turki dan Rumania. BI menegaskan, redenominasi tidak sama dengan sanering atau pemotongan nilai mata uang. Dalam redenominasi mesti tiga angka nol terakhir dihilangkan, tetapi nilainya tetap sama. Saat ini uang dengan nominal besar seperti sekarang kurang efisien serta merepotkan pembayaran. Karena itu, kebijakan redenominasi tersebut diharapkan akan bermanfaat besar bagi perekonomian yang akan membuat pencatatan dan pembukuan akan lebih efisien.
Namun , bila hal itu dilakukan harus dilakukan ssosialisasi yang mendalam. Bila tidak wacana kemungkinan dilakukannya redenominasi rupiah sangat berbahaya, karena bisa menimbulkan kepanikan masyarakat. Wacana redenominasi rupiah bisa menimbulkan panik dalam masyarakat kita, karena bisa disalahtafsirkan sebagai sanering atau pemotongan nilai uang.
Redenominasi atau penyederhanaan nominal rupiah bukan karena ada masalah substansi namun lebih ke soal identitas. Redenominasi rupiah dilakukan karena munculnya keresahan atas status rupiah yang ‘lebih rendah’ ketimbang mata uang lainnya. Wacana itu kan dipicu keresahan akan status mata uang kita terhadap dolar, euro, dan uang global lainnya, bukan soal substansi tapi soal identitas. Beberapa ahli berpendapat sebenarnya sampai saat ini tidak masalah apakah rupiah diredenominasi atau tidak, meskipun jika dilakukan akan lebih bagus.
Artinya jika dilakukan bagus, kalau nggak juga gak apa-apa, karena dengan nominal rupiah seperti saat ini perekonomian Indonesia masih berjalan dengan baik. Jadi, tidak ada masalah yang substansial. Jadi persoalan tentang identitas, masalah substansial tidak ada. Kekuatan mata uang kita relatif stabil, cadangan devisa juga aman, inflasi terjaga, bisa melampaui target, investasi juga tidak ada persoalan. Kinerja ekonomi kita baik. Namun, jika memang diberlakukan, BI harus memerhatikan agar redominasi ini tidak menganggu stabilitas serta tidak menciptakan keresahan masyarakat. Cost benefit dari pencetakan uang baru tersebut harus diperhatikan. Kalau dikatakan perlu atau tidak perlu, selama tidak menganggu stabilitasn nasional, membuat keresahan publik, transaksi, cost benefit dari cetak uang baru kan ini memunculkan nilai sen. Selain itu, BI harus melakukan sosialisasi yang sangat baik sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia.
Perbedaan Redominasi dan Sanering
- Redenominasi adalah menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Misal Rp 1.000 menjadi Rp 1.
Redenominasi bertujuan menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dan nyaman dalam melakuan transaksi.Tujuan berikutnya, mempersiapkan kesetaraan ekonomi Indonesia dengan negara regional. Hal yang sama secara bersamaa dilakukan juga pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat tidak berubah. - Sanering adalah pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Hal yang sama tidak dilakukan pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat menurun. Sanering bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar akibat lonjakan harga-harga. Dilakukan karena terjadi hiperinflasi (inflasi yang sangat tinggi).
Dampak bagi masyarakat.
Pada redenominasi, tidak ada kerugian karena daya beli tetap sama. Pada sanering, menimbulkan banyak kerugian karena daya beli turun drastis.
Nilai uang terhadap
barang.
- Pada redenominasi nilai uang terhadap barang tidak berubah, karena hanya cara penyebutan dan penulisan pecahan uang saja yang disesuaikan.
- Pada sanering, nilai uang terhadap barang berubah menjadi lebih kecil, karena yang dipotong adalah nilainya.
Kondisi saat dilakukan.
- Redenominasi dilakukans saat kondisi makro ekonomi stabil. Ekonomi tumbuh dan inflasi terkendali.
- Sanering dilakukan dalam kondisi makro ekonomi tidak sehat, inflasi sangat tinggi (hiperinflasi)
Masa transisi
- Redenominasi dipersiapkan secara matang dan terukur sampai masyarakat siap, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
- Sanering tidak ada masa transisi dan dilakukan secara tiba-tiba.
Contoh untuk harga 1 kg beras seharga Rp 2.500 per liter.
- Pada redenominasi, bila terjadi redenominasi tiga digit (tiga angka nol), maka dengan uang sebanyak Rp 2,5 tetap dapat membeli 1 khg beras. Karena harga 1 kg beras juga dinyatakan dalam satuan pecahan yang sama (baru).
- Pada sanering, bila terjadi sanering per seribu rupiah, maka dengan Rp 2,5 hanya dapat membeli 1/1000 atau 0,001 kg beras.
Masih Wacana
Bank Indonesia (BI) mengatakan bahwa redenominasi (pemotongan pecahan mata uang) rupiah masih dalam tahap wacana. “Redenominasi rupiah masih tahap studi, tapi wacana ke sana ada,” kata Kepala Biro Riset Ekonomi BI Iskandar Simorangkir. Menurut dia, redenominasi akan membuat lebih efisien dalam pencatatan. “Ini akan lebih efisien dalam pencatatan, karena biasanya dicatat dengan nol empat bisa satu nol saja,” katanya. Iskandar juga mengatakan bahwa pecahan mata rupiah Indonesia merupakan terbesar kedua setelah mata uang dong Vietnam. “Pecahan terbesar dong Vietnam yang tertinggi 500 ribu, sedangkan rupiah 100 ribu,” ungkap Iskandar. Dia menegaskan bahwa redenominasi ini berbeda dengan sanering (pemotongan nilai mata uang). “Kalau redenominasi hanya menghilangkan nol saja tetapi nilainya sama, kalau sanering memotong nilai uang,” katanya. Dia mengungkapkan bahwa redenominasi untuk rupiah yang sesuai adalah menghilangkan tiga nol di belakang, sehingga pecahan Rp1.000 menjadi Rp1. “Kalau ini terwujud maka pecahan sen akan berjalan kembali,” katanya. Iskandar juga mengingatkan bahwa pelaksanaan redenominasi ini sangat rawan terjadinya hyperinflasi seperti yang terjadi di Zimbabwe. “Ini akan terjadi jika waktu penyesuaian harga barang, para pengusaha tidak disiplin. Misalnya harga barang Rp1.000 per unit pada pecahan lama harusnya dengan pecahan baru menjadi Rp1 per unit, tapi pengusaha ini tidak disiplin dengan menetapkan harga Rp100 per unit pada pecahan baru. Ini yang bikin hyperinflasi,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, redenominasi ini juga perlu sosialisasi kepada masyarakat sehingga kebijakan ini tidak dianggap sebagai tujuan “pemiskinan” masyarakat. “Saat ini orang kaya disebut sebagai miliarder akan berubah menjadi jutawan, Jutawan akan menjadi ribuwan,” katanya. Sementara Kepala Divisi Humas BI Difi A Johansyah, dalam kesempatan yang sama, mengatakan negara lain yang berhasil melakukan redenominasi, salah satunya adalah negara Turki. “Dalam melakukan redenominasi Turki sangat disiplin sehingga berhasil dan dapat menyesuaikan mata uangnya dengan Euro,” katanya. Difi mengatakan bahwa Turki bisa melakukan kebijakan pemotongan pecahan mata uangnya berjalan cukup lama, sekitar tahun 90-an dan baru berhasil sekarang. Dia juga pelaksanaan “redenominasi” ini harus dilakukan saat tingkat inflasi stabil di level rendah dan dukungan politik yang kuat. “Jangan sampai kebijakan ini bisa dipolitiksasi untuk menjatuhkan,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Hatta Rajasa, Minggu (8/8) malam di Makassar menegaskan bahwa redenominasi bukan agenda pemerintah. Meski Redenominasi tersebut adalah pengurangan pecahan uang tanpa mengurangi nilai uang tersebut. Tapi tetap banyak dipertanyakan tujuan dan apa manfaatnya. Seusai membuka Musyawarah Wilayah III Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta yang juga Ketua Umum partai berlambang matahari tersebut mengatakan, pemerintah tidak pernah punya rencana atau agenda melakukan redenominasi tersebut. “Redenominasi itu hanyalah sebuah kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dan tidak ada kata kalau seandainya kajian itu dianggap layak. Karena Pemerintah tidak pernah punya agenda tersebut,” tegas Hatta yang langsung meninggalkan area Muswil PAN.
Butuh Biaya Tinggi
Wacana pemotongan nilai rupiah yang kini sedang dimatangkan Bank Indonesia (BI) harus dikaji lebih mendalam lagi sebelum betul-betul dilaksanakan. Karena selain dapat menimbulkan gejolak sosial, redenominasi juga membutuhkan biaya tidak sedikit. Pendapat tersebut dikemukakan Pengamat Ekonomi dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Hery Sulistio, Selasa (3/8). “Sebab itu berarti pemerintah harus mengganti sistem, menarik uang rupiah yang beredar saat ini, dan melakukan sosialisasi secara luas,” katanya. Mengganti sistem, barangkali tidak terlalu berat. Namun, untuk menarik uang rupiah yang beredar dengan jumlah sangat besar bukanlah perkara mudah. Begitu pula dengan sosialisasi yang harus dilakukan secara mendalam. Masyarakat, kata Hery, harus memahami terlebih dulu bahwa bahwa redenominasi tidaklah sama dengan sanering yang pernah dijalankan pada 1965 lalu. Karena dalam hal ini yang dipotong adalah nilai rupiahnya bukan daya beli. “Saya kira masyarakat belum banyak yang paham hal ini. Sehingga kalau dilakukan tanpa sosialisasi memadai akan menimbulkan efek psikologis bagi mereka,” katanya. Tanpa adanya pemahaman yang memadai, bukan tidak mungkin nanti redenominasi ini bisa berubah menjadi sanering. Kalau itu yang terjadi, dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat. Oleh sebab itu harus dihitung betul manfaatnya secara keseluruhan. “Secara finansial, memang cukup menguntungkan. Karena akan mensejajarkan nilai tukar rupiah dengan mata uang negara lain. Tapi, itu tadi harus dipikir masak-masak untung ruginya terutama bagi masyarakat secara luas,” pungkas Heri.
Patut Dilakukan
Redenominasi perlu segera dilakukan agar nilai tukar rupiah yang telah terdepresiasi selama ini bisa lebih kuat, kata pengamat ekonomi dari The Indonesia Economic Int
elligence (IEI) Sunarsip. “Kebijakan redenominasi itu perlu juga diambil karena nilai tukar kita sudah banyak turun akibat devaluasi sejak zaman orde lama dan orde baru, ” katanya di Jakarta, Minggu.
Pada sekitar tahun 1990-an nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih sekitar Rp1.500,00-Rp2.000,00 per dolar AS. Saat ini, nilai tukar rupiah bergerak di sekitar Rp9.000,00 per dolar AS. Ia menuturkan tren pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS lebih banyak turun daripada naik. “Trennya turun terus, jarang sekali turun 10 poin lalu naiknya 15 poin, malah naik hanya 5 poin. Dalam 12 tahun terakhir itu yang terjadi, rupiah terdepresiasi,” katanya menegaskan. Lemahnya nilai tukar rupiah tersebut, lanjut dia, sering kali spekulator memanfaatkan untuk melakukan transaksi “carry trade”, yaitu memanfaatkan selisih nilai mata uang antara valuta asing (valas) dengan rupiah untuk mengambil keuntungan dari transaksi perdagangan valas. “Saya pikir sudah saatnya, kalau dibilang masih wacana itu salah, sosialisasi harus dimulai dari sekarang agar lima tahun lagi sudah bisa diimplementasi. Rupiah akan lebih punya harga, toh di sisi riilnya tidak ada pengaruhnya,” ujarnya.
Mantan Menteri Negara badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sugiharto yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah IEI mengatakan saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan redenominasi. “Kenapa momentumnya bagus karena pergerakan nilai tukar rupiah relatif stabil meski ada gejolak ekonomi dunia. Tapi memang perlu sosialisasi yang intensif. Kalau tidak sekarang kapan lagi?” ujarnya. Sugiharto memperkirakan sosialisasi dan latihan penggunaan rupiah baru cukup dilakukan dalam dua hingga tiga tahun agar dalam lima tahun ke depan redenominasi bisa terlaksana secara penuh
Menilik dari kebijakan ekonomi, kebijakan redenominasi ini sudah patut dilakukan karena inflasi sudah rendah, di mana maksimal di bawah 10 persen. Hal ini disampaikan Ekonom Standard Chartered Bank (SCB) Fauzi Ikhsan, saat Media Gathering SCB, di Bogor, Sabtu (7/8/2010). Selain itu kondisi makro juga baik dengan kondisi mata uang Rupiah juga menguat. Serta rasio utang terhadap PDB Indonesia sudah mulai menurun.
Sebelumnya, Fauzi mengatakan, bila redenominasi dianggap bukan sesuatu yang mengkhawatirkan dan serius. Hal itu bisa terjadi jika sosialisasi ke masyarakat benar-benar dijalankan. “Sebenarnya redenominasi itu bukan isu serius dan sudah pernah dibicarakan selama 10 tahun lalu dan sudah pernah dilakukan pada 1966,” ungkapnya. Namun kebijakan redenominasi akan menjadi masalah saat sosialisasi ke masyarakat kurang. Sehinggga masyarakat masih menganggap kebijakan redenominasi ini masih disamakan dengan isu sanering seperti yang pernah terjadi pada 1966. “Padahal redenominasi dan sanering merupakan hal berbeda,” jelasnya. Sedangkan redenominasi yang pernah dilakukan pada 1966 gagal, lanjut Fauzi, disebabkan karena inflasi pada tahun tersebut tinggi mencapai 6.500 persen dalam setahun
Rawan Politik
Masa transisi redenominasi rupiah 2013-2015 dinilai rawan intervensi politik untuk mem-‘back up’ partai tertentu. Sebab, transisi itu bersamaan dengan tahapan Pemilu 2014. Ahmad Deni Daruri, Presiden Direktur Center for Banking Crisis (CBC) mengatakan, pada masa transisi redenominasi rupiah, 2013-2015 akan berlaku mata uang rupiah baru dan uang lama. Ia mencontohkan, beredar uang lama Rp1.000 dan beredar juga uang baru Rp1 dengan nilai yang sama. Pada saat yang sama, sudah mulai tahapan pemilu legislatif dan presiden. Karena itu, masa transisi redenominasi rupiah harus dicermati, karena sarat dengan kepentingan politik.
Uang yang beredar pun jadi banyak karena ada uang lama dan baru. “Karena itu, transisi ini rentan penyelewengan untuk kepentingan politik atau partai politik tertentu,” katanya. Apalagi, lanjut Deni, uang pecahan lama akan ditarik dari peredaran pada 2018. Itupun dilakukan secara pelan-pelan. “Semua masa transisi sangat rawan, transisi sekolah, pernikahan, dokter, termasuk transisi mata uang,” timpalnya.
Lebih jauh Deni mengatakan, jika BI keukeuh melaksanakan redenominasi, tahapannya harus diubah. Sosialisasinya ditambah waktnya dari 2010-2014. Setelah itu, dari 2015 baru masa transisi hingga 2018. “Masa transisi merupakan masa yang rentan dan rawan terhadap intervensi kegiatan politik,” timpalnya. Menurutnya, transisi redenominasi, terkesan bertujuan mem-back up politik. Karena itu, dia mempertanyakan mengapa masa transisi harus dilakukan pada rentang 2013-2015. “Mengapa tidak dalam kurun tahun 2015 hingga 2018,” tukasnya.
Pada prinsipnya, Deni menilai positif redenominasi yang bertujuan untuk memudahkan transaksi pembayaran uang kartal. Tapi, dia menggarisbawahi, redenominasi tidak memicu penguatan nilai tukar. “Saat ini, redenominasi bukan isu yang jadi fokus moneter melainkan bagaimana mengendalikan nilai tukar rupiah yang berdampak positif bagi perekonomian,” ungkap Deni. Dia menegaskan, infrastruktur moneter dan fiskal, legalitas, dan teknologi saat ini belum siap untuk mendukung redenominasi. Seharusnya, wacana ini jangan didengungkan sekarang karena memicu keresahan masyarakat. “Ini menandakan, manajemen BI memang buruk. Sebab, wacana ini justru berdampak buruk bagi pasar,” ucapnya.
Sebelumnya, BI memperkirakan rupiah dengan pecahan baru hasil redenominasi dapat dikeluarkan mulai 2013. Selama dua tahun BI akan melakukan sosialisasi kebijakan baru itu. “Uang baru sudah bisa keluar sekitar 2013. Pada 2010 sampai 2012 adalah masa persiapan penerapan kebijakan itu,” ucap ucap Gubernur BI terpilih BI, Darmin Nasution dalam konfrensi pers di Gedung BI, Jakarta, Selasa (3/8).
Darmin melanjutkan, masa transisi akan memakan waktu selama 3 tahun yakni 2013 hingga 2015. Selama masa transisi itu, BI tetap mengeluarkan rupiah dengan pecahan lama. Karena itu, semua toko harus memasang dua tabel harga yakni dengan rupiah pecahan lama ataupun baru yang ditulis ‘uang baru’. “Pengembalian boleh dengan uang baru, uang lama atau dicampur. Proses ini akan berjalan 3 tahun,” paparnya. Proses selanjutnya, mulai 2018 hingga 2020 BI akan menarik rupiah pecahan lama secara perlahan. Dan pada 2020 atau 2021 seluruh masyarakat akan menggunakan uang baru. “Begitu habis periode transisi itu semua uang kertas lama akan dihabiskan,” ucapnya. Tahap terakhir 2019-2020 dan masyarakat sudah mulai bisa membayar dengan pecahan baru. Keseluruhan proses akan memakan waktu selama 10 tahun. “Jadi mulai dari persiapan, masa transisi hingga penarikan uang lama membutuhkan waktu 10 tahun,” jelas Darmin
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada Anggito Abimanyu menegaskan,sosialisasi redominasi membutuhkan waktu lama karena banyak pihak tidak memahami redominasi. “Saya setuju dengan redominasi rupiah. Tetapi sosialisasi redominasi rupiah membutuhkan waktu dan bukan menjadi prioritas utama,” ujar Anggito saat ditemui, Kamis (4/8). Lebih lanjut ia mengatakan, sosialisasi redominasi rupiah sebaiknya dilakukan saat ekonomi sedang baik. Ekonomi yang baik membuat banyak pihak tidak menolak redominasi rupiah. Selain itu, redominasi rupiah bukan menjadi prioritas utama. “Ada hal yang harus diutamakan yaitu mengendalikan inflasi, distribusi barang lancar, bank memberikan kredit dan utang dijaga. Selain itu, penanaman modal jangka pendek dapat diperpanjang,” kata Anggito. Menurut Anggito, redominasi rupiah dapat dilakukan pasar 2014-2015. Selain itu, redominasi rupiah tidak banyak dipahami oleh masyarakat. “Wacana redominasi rupiah sebaiknya jangan dilakukan terburu-buru karena tidak mudah memahami redominasi rupiah. Bilang saja pengurangan angka nol lebih mudah bagi orang awam,” tambah Anggito.
SUMBER
INTERMEZZO SEPUTAR REDONOMINASI
EFEK REDOMINASI ! (HUMOR)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)